suarasindo.com, Medan -- Pengamat Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menyoroti kondisi ekonomi Kepulauan Nias yang mengalami tekanan harga paling ekstrem di Sumatera Utara (Sumut) pascabencana akhir tahun lalu.
Meski secara geografis tidak terdampak langsung oleh banjir, ketergantungan logistik yang tinggi membuat wilayah ini berada di ambang krisis daya beli.
Berdasarkan data terbaru, inflasi bulanan (month to month) di Kota Gunungsitoli, Nias, melonjak hingga 6,94 persen. Angka ini jauh melampaui rata-rata inflasi bulanan Sumut sebesar 1,66 persen, bahkan melampaui total inflasi kumulatif provinsi sepanjang tahun 2025 yang berada di angka 4,66 persen.
“Bencana di Tapanuli dan Sibolga telah memutus urat nadi distribusi barang ke Nias. Hal ini memicu lonjakan harga yang luar biasa dan membuktikan bahwa secara fundamental, ketahanan pangan di Nias sangat rapuh karena tidak mampu mandiri memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri,” kata Gunawan, Selasa (6/1/2026).
Gunawan menilai penderitaan masyarakat Nias saat ini merupakan dampak dari masalah struktural yang tidak kunjung dibenahi. Terputusnya akses pelabuhan dan jalan lintas Sumatra di daratan membuat harga pangan di Nias tidak terkendali, yang pada gilirannya memicu penurunan daya beli secara ekstrem serta berpotensi menambah angka kemiskinan di kepulauan tersebut.
Ia memperingatkan, jika tidak ada langkah serius, kondisi serupa tidak hanya akan memicu inflasi tinggi, tetapi juga ancaman kelaparan di masa depan.
“Nias membutuhkan terobosan inovasi kebijakan yang radikal dalam menciptakan kemandirian pangan. Jika tidak segera berbenah, masyarakat akan terus mengalami penderitaan berulang setiap kali bencana melanda wilayah pemasok,” ucapnya.
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, Gunawan mengusulkan sejumlah strategi konkret untuk membangun kemandirian pangan di Nias. Pertama, pemerintah daerah didorong untuk menarik investor mengembangkan industri daging ayam, telur, hingga daging sapi di wilayah Nias dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk bercocok tanam secara mandiri, seperti gerakan menanam cabai di halaman rumah.
“Pengembangan teknologi yang memungkinkan Nias memproduksi bahan pokok secara mandiri serta pembangunan industri sarana produksi pertanian (saprotan) seperti pupuk dan pestisida secara lokal juga harus diprioritaskan,” katanya.
Terakhir, Gunawan menilai pemerintah perlu memprioritaskan produksi pangan yang selama ini selalu didatangkan dari luar pulau guna mengurangi ketergantungan logistik laut.
“Sinergi antara pemerintah dan masyarakat Nias menjadi kunci utama untuk keluar dari jebakan inflasi logistik ini,” ujarnya.
Gunawan berharap pembenahan masalah produksi pangan dapat menjadi prioritas utama agar kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias terlindungi dari guncangan ekonomi global maupun bencana alam di daratan Sumatra.
