SuaraSINDO.com - PEKANBARU | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (30/9/2025). Namun, pengesahan tersebut menyisakan catatan penting terkait ketidakterbukaan nilai final anggaran.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Pekanbaru, M Isa Lahamid, ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua T Azwendi Fajri dan Andry Saputra, beserta para anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif turut hadir Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Wakil Wali Kota, Pj Sekda Zulfahmi Arifin, serta jajaran kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Tarik Ulur Angka Anggaran

Meski APBD-P akhirnya disahkan, nilai pasti anggaran tidak dibacakan secara terbuka di ruang sidang. Hal ini dipicu tarik ulur antara dua angka berbeda, yakni Rp2,9 triliun dan Rp3,210 triliun, yang sempat menjadi perdebatan internal.

Sejumlah anggota dewan menilai ketidakjelasan penyampaian angka tersebut dapat menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah.

Prioritas: Bayar Utang dan Perbaikan Jalan

Berdasarkan dokumen kerja pembahasan sebelumnya, fokus utama APBD-P 2025 diarahkan untuk:

Pembayaran utang pemerintah daerah, termasuk kewajiban yang tertunda pada tahun sebelumnya.

Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan, terutama ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan menjadi keluhan masyarakat.


Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan bahwa APBD-P disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak serta penyesuaian fiskal daerah.***(SHI GROUP)